Megalomania Penguasa Ancaman atau Bukan

oleh : Pimred MP Polsaman,


Beberapa waktu lalu perhelatan syukuran mewah dilakukan di Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau, berbarengan dengan Musibah Banjir yang menelan 6.036 Rumah dengan hampir lebih dari 26 Desa yang terendam dan semalam Kecamatan Rawas Ilir dan beberapa desa lainnya di Utara Musi Rawas juga mendapatkan kiriman air bah hinggi ketinggian 40 Cm-1 Meter.

Delapan hari sudah bencana Banjir ini menyerang Kabupaten yang memiliki 500 ribu jiwa lebih ini dengan 21 kecamatan dan 277 Desa dengan Luas 1,4 Juta meter persegi. Dan hingga saat ini juga belum dapat disimpulkan berapa besar kerugian daerah akibat bencana ini. Tak seperti Oku Selatan dihari keenam telah terhitung lebih dari 19 kerugian yang mereka alami, meski hanya sementara mereka telah memberikan gambaran betapa siap dan sigapnya pemerintahan Oku Selatan yang katanya jauh tertinggal dengan kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang memiliki anggaran 1,2 Triliun APBD-nya.

Nanti dulu untuk menyimpulkan berapa kerugian daerah, justru kemarin lusa (25/02) poskp Banjir Kecamatan Muara Kelingi diserbu Warga 3 RT akumulasi dari buruknya manajemen pendistribusian dan penanggulangan bencana Banjir ini. Bukan hal yang mesti disangkal lagi dan bukan hal yang sewajarnya. Karena hal ini mestinya telah menjadi sebuah item kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dan cara kerja yang baik.

meminjam analisas Staff Ahli Kabupaten Musi Rawas, Achmad Murtin, SH. Fenomena penjarahan atau dalam bahasa halusnya menarik paksa bantuan bencana oleh warga tak mesti terjadi, kala para penjabat terkait faham tupoksi kerja mereka dan memiliki program analisa yang jelas.

bukankah ini sebuah hal yang pasti terjadi hanya waktu dan tempat yang mesti diprediksi. Kenapa SOP (Standar Operasional) kerja, atau bahasa para intlektual SWOT tak dijalankan. Karena efektivitas kerja akan terukur berawal dari sebuah analisa konfrehensif dalam setiap laanggam kerja.

Bukankah Pemerintahan Daerah telh memiliki Bank Data dan memiliki akses luas untuk mendapatkan data-data tentang hal ini. Seperti rapat dengan Staff ahli beberapa bulan lalu sebelum bencana Banjir menelan 3 kecamatan ini terjadi, banjir di KArang dapo yang direspon dengan rapat bersama dengan Staff ahli Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dapat menjadi sebuah refrensif dalam penanganan dan penanggulangan hal ini.

Andai hal itu berjalan, dihari ke 8 ini, data tentang jumlah KK, Nama-nama Korban Bencana, Jumlah Ternak, Jumlah area ladang dan pertanian hingga jumlah kerugian akan mudah untuk ditafsir dan dikalkulasi. Karena data itu telah ada di Dinas terkait, tentang jumlah KK, Jumlah Rumah, Nama-nama Desa dan KEcamatan yang rawan Banjir semua telah tersedia, jika memang mereka yang terkait mau menjalankan pola kerja yang profesional dan prima.

Namun apa daya ketidak jelasan kinerja, ketidak jelasan pola distribusi, hingga pada pola kordinasi antar Dinas dan pimpinan teras pemerintahan daerah tak pelak sulit di ukur. HAri pertama kejadian Sabtu lalu satu minggu lalu, posisi orang Nomor satu di Musi Rawas tak ditempat, hanya beberapa pimpinan, seperti sekda mengambil langkah sendiri. Apa yang dijawab pihak pemerintahan ketika ditanya, kita sedang mendata.

Aneh bukan, apakah tak terpikir oleh pemerintahan daerah, membuat data base tentang desa rawan banjir, kecamatan rawan banjir apalagi manajemen distribusi bantuan dalam hal penanganan Bencana, jadi wajar jika dalam 8 hari bencana yang mulai menyurut tak ada satu pun dinas terkait atau yang berkompeten berani menyimpulkan berepa kerugian daerah.

Klimaks dari manajemen dan tak ada Swot (analisa) yang baik, kericuhan dan penjarahan bantuan adalah konsekuensi real yang mesti dijadikan contoh bagi kita untuk menanggani bencana kedepan. Bukan hanya Banjir, bencana lain, seperti angin puting beliung, gempa dan sebagainya.

Hal yang memilukan lagi adalah telatnya pemberian support The First Leader daerah ini, selaku Bupati. Hari pertama rakyat berjuang sendiri dalam menghadapi serangan Bencana. Setelah air surut dan bantuan dari semua kalangan muncul, keluarlah sang pemimpin dari mana arahnya tiba-tiba muncul dimedia lokal dengan satu halaman penuh society Bupati Musi Rawas menyisir daerah banjir, namun sayang Diingatkan lagi setelah banjir hampir usai.

Mengalomania
Penyakit yang kemungkinan merasa diri sang penguasa lebih pintar, lebih memahami dan lebih segalanya dari intlektual, akademisi dan praktisi politisi lokal adalah sebuah penyakit yang mesti dihancurkan karena jika tak berani HEgemoni itu akan terus menjadi bayang-bayang ketakutan bagi semua kalangan. Hingga pengimbang pemerintah dan pemimin daerah akan lenyap dan hangus. Akhirnya kita akan memulai dari awal lagi membangun pondasi karakter daerah ini.

Bukan hanya Musi Rawas juga Kota Lubuklinggau yang baru saja berpesta pora merayakan kekuasaan mereka selama 2 tahun, kondisi yang tak jauh beda, tak perlu sama tapi hasilnya yang menakutkan. Mengulang Sudut pandang kami minggu lalu, Krisis Inlektual daerah ini akan terus terjadi. Jika tak ada media yang memberikan sudut pandang lain penguasa secara objektif, atau praktisi Hukum , akademisi dan intelktual berdiam diri.

Megalomania akan merasuk kedalam pribadi Bupati Musi RAwas dan Walikota Lubuklinggau, jika tak ada akademisi, Praktisi baik politik, agamawan, media dan intlektual muda bernai berbicara terbuka menjadi sparing patner pemerintah, selaku kontrol, pemgimbang dan sekaligus pengkritik membangun.

Lihat tak ada protes atau pendapat akademisi, jika Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang yang bukan ahlinya. Mungkinkah Seorang Sarjana Hukum yang tak mengerti seluk beluk dan mekanisme dinas kesehatan namun dipaksa untuk memimpin. Ini adalah salah satu indikator krisis didaerah ini.

lalu siapa yang bertanggung jawab, selain dari Media, Jurnalis secara individu, akademisi yang tak peduli dan politisi yang manut untuk berharap adanya rempah-rempah yang mengalir kekantong mereka.

Jadi Tanyakan, Kita biarkan penyakit Megalomania ini menjangkiti pimpinan daerah kita ?, atau mulai berbenah.

www.politiksaman.com

Hegemoni Penguasa dan Krisis Intlektual Musi Rawas

EDITORIAL POLSAMAN.

Oleh : Edo Saman (Pimred MP)


Hampir Lima tahun sudah roda pedati pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas di Bawah Nahkoda Ridwan Mukti dan 2 Tahun ulang tahun kekuasaan RINA (Riduan Effendi Dan Prana Sohe) banyak hal yang harus disikapi bersama dan banyak hal pula yang mesti dikritis bersama dalam kerangka objektivitas kita.

Ridwan Mukti Sosok Penguasa Musi Rawas yang katanya dekat dengan para aktivis daerah dengan jaringan luas hingga ke jakarta karena mantan anggota DPR-RI cukup menjanjikan untuk hari depan Musi Rawas. Hal ini terbukti dengan Anggaran APBD yang mencapai 1 triliun lebih di Kab. Musi Rawas yang selama ini hanya kisaran 600-800 Miliar saja. Dengan Luas daerah berkisar 1, 4 Juta km persegi tentunya lebih luas dari Provinsi Bengkulu yang berkisar hanya 1,2 kilo meter persegi memang memiliki kendala yang cukup signifikan. Bagaimana mungkin daerah II yang luasnya melebih sebuah provinsi namun dengan anggaran APBD yang hanya cukup mungkin untuk membangun luas wilayah 1/4 saja. Namun ini lah tantangannya bukan ?, Musi Rawas yang dulu merupakan produsen Karet terbesar kini beralih menjadi pertanian sawit yang cukup mengiurkan mungkin bagi rakyat atau Investor Kafir yang mencaplok tanah rakyat. Lalu Mari kita lihat beberapa sudut pandang kita menyikapi program Bupati Musi Rawas dalam programnya satu persatu.

Ridwan Mukti yang memiliki kemampuan personal dalam membangun pencitraan dengan bahasa politik dan kemampuan dialektika politik yang baik, pada awal pemerintahanya ada harapan akan adanya keterbukaan dan kemelekan intlektual didaerah ini. Tapi ini belum terbukti, indikator itu terlihat dengan tak mampunya second line Ridwan Mukti selaku Bupati Musi Rawas menterjemahkan program Agropolitan Center (AC) yang menjadi grand program pemerintahan RR (Ridwan-Ratnawaty) awal pemerintahan lalu, bukan hanya itu sederet program yang dicanangkan patut dipertanyakan lagi.

Seperti Program Mura terang 2010 yang realitanya banyak jaringan listrik dijalan-jalan kabelnya telah dicuri, seperti di KEc. BTS Ulu atau sepanjang daerah Muara Kelinggi mengarah Ke Desa Semanggus jaringan listrik kabel-kabel ditiang nya raib dicuri orang, belum lagi adanya proyek Dinas Pertambangan dalam membangun instalir listrik diduga tak memenuhi standar PLN yang tentunya tak ayal tidak akan dialiri listrik.

Program 1000 Rumah PNS yang dipelopori oleh Koperasi Korpri atau PNS hingga saat ini realitasnya memprihatinkan karena tak kunjung dibangun bahkan beredar bahwa sudah 3 kali kontraktor atau pihak ketiga melarikan diri, bahkan ada salah satu angota FPR yang istrinya PNS telah ikut program ini dengan menyetor uang 10 Jt hingga saat ini rumah PNS tersebut tak didapatnya.

Program 1000 Koperasi, hingga saat ini tak muncul kepermukaan hanya jika dilihat dari data Dinas Koperasi hanya mencapai 600-800 koperasi untuk tahun ini, cukup baik tentunya namun bagaimana kesinambungan dari Koperasi ini dari hal menjadi penyangga pergerakan ekonomi daerah ini harus diperjelas tentunya.

Program Mura Darussalam sebuah cita-cita yang mungkin harapan semua rakyat Musi Rawas namun tak pelak akan menambah lagi rentetetan program yang tak kunjung usai dan tak mencapai klimaks dari target besar harapan rakyat. sama halnya dengan program Agropolitan center (AC) yang dikoarkan dititk beratkan pada pembangunan Infrastuktur dan jalan-jalan sebagai pendorong perputaran ekonomi saat ini banyak bangunan terkesan mubazir belaka dalam artian tak effesien dalam pengunaan, akhirnya menjadi sarang hewan dan sepi yang tentunya jika tak terawat akan menjadi lebih cepat buruk kondisi bangunan tersebut. Sebuah ekonomi macro yang prestisius, namun sudah kita dapat duga akan mubazir infrastruktur tanpa ada pembangunan ekonomi micro.

Bagaimana mungkin yang ada dikepala para intlektual daerah Agropolitan Center adalah pusat pasar Agro dimana semua hasil pertanian akan dipasarkan disini, namun hasil pertanian daerah dan cara bercocok tanam,cara mengolah produksi pertanian tak pernah mendapatkan perhatian. meminjam Bahasa Mahasiswa Ridwan Mukti berhasil membangun HArdware daerah Musi Rawas namun untuk pembangun software-nya perlu dipertanyakan.

membangun jalan yang luas menembuskan desa-desa terisolir itu sebuah program yang musti dipuji oleh kita, namun jangan lupakan pembangunan dan perawatan infrastruktur didepan mata, lihat jalan diTugumulyo, Jalan Didesa Satan dan tak perlu disebutkan satu persatu semuanya perlu perhatiaan sang penguasa. inilah Hebatnya Bupati Musi Rawas Kali ini, berhasil membangun Hegemoni dan Pencitraan dengan balutan program mercusuar atau seperti kata salah seorang wartawan lokal meminjam bahasa-nya program berkesinambungan dalam artian hal ini tak akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun lalu, jadi 5 tahun kedepan program ini baru akan selesai. Karena itu juga mungkin Beliau Ridwan Mukti maju kembali dalam bursa pencalonan Bupati Musi Rawas Kali ini.

Ada satu hal yang memilukan didaerah ini seteralh gencar media massa mengatakan Musi Rawas krisis Intlektual dan pemimpin kini makin menjelaskan bahwa Hegemoni dan kekuatan politis Bupati Musi Rawas amat Dominan dalam perkembangan politik Musi Rawas. Krisis ini bukan tuduhan bagi media atau hanya black campaig semata untuk menyudutkan pemimpin Musi Rawas, bukan. namun realita.


MURA dan LUBUKLINGGAU KRISIS INTLEKTUAL DAERAH YANG AKUT

Beberapa waktu lalu Pimred Politiksaman, Wartawan Radar Pat patulai dan Wakapimred Media Musi Rawas mengelar diskusi lepas dengan KPU Musi Rawas tentang siapa yang layak menjadi Panelis di Musi Rawas dalam rangka debat kandidat Bakal Calon Bupati kedepan. Kebingungan yang ada muncul, karena tak satupun apar akademisi didaerah ini muncul untukm mengkritisi kebijakan atau memberikan opini atau tesis seperti Bapak Alfitri Dosen Unsri yang sering muncul kepermukaan untuk menyikapi konstelasi politik Sumsel atau Tarech Rasyid dan sebagainya.

Akademisi Musi Rawas dan Lubuklinggau Ada Seorang saja bung Amzulian yang juga dosen di Unsri hanya itu, seliannya tak ada pilihan lagi sesuai dengan tack record dan konsitenitasnya. Sadarlah kami bahwa kirisis intektual diderah ini telah akut, wajar jika sosok Ridwan Mukti begitu menakutkan mungkin bagi pesaingnya karena tak ada referensi yang berani mengkritiknya. KRISIS INTLEKTUAL YANG MEMANG DIKONDISIKAN ATAU DISENGAJAKAH ?

Padahal Jika dikaji lebih jauh, krisis Intelektual ini adalah juga tanggung jawab bersama antara pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintahan Kota Lubuklinggau dan tentunya 80% permasalahan ini mereka harus dipersalahkan. Mereka yang tak pernah memberikan ruang bagi akademisi dan praktisi untuk muncul kepermukaan dan mengeluarkan pandangannya. tentunya mereka perlu ruang publik seperti diskusi round table, sharing atau menanggapi kondisi sosial dan sebagainya, namun Berapa banyak Seminar dan Kegiatan ilmiah didaerah ini, berapa banyak kesempatan intlektual bisa muncul semuanya Nihil. karena siapa yang bersikap berseberangan atau tak sesuai dengan alur pikir penguasa dikerdilkan dan dianggap musuh yang mesti dihambat secara politik maupun moral, mungkin ini budaya yang harus didobrak kedepan. Jika tidak KRISIS INTLEKTUAL INI AKAN SEMAKIN AKUT DAN MENYUBURKAN HEGEMONI PENGUASA

Pemerintahan RINA (riduan Efendi) juga tak ubah sama saja dengan saja, tak ada Ruang bagi akademisi, praktisi dan pers profesional untuk memberikan masukan atau mengkritik kebijakan, jika hal tersebut terjadi maka alamat para praktisi, akademisi atau jurnalis mengalami nasib pemboikotan secara moral maupun ekonomi, secara halus maupun kasar hingga terkadang tak objektif. karena itu kita perlu pembenahan. Terutama pada PILKADA Musi RAwas Mendatang siapapun yang kita pilih harus ada jaminan ruang publik terbuka agar kirirs intelektual didaerah ini terselesaikan.

Hingga ini lah kemunduran itu, sadar dikala mendekati pesta...!!!!